Berita Wabup Said Sampaikan Ranperda Perubahan APBD 2018



Posted on: 30 Jul 2018 Oleh Web Admin

BOYOLALI – Setelah melakukan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018, dan telah disetujui. Persetujuan bersama dilakukan antara Bupati Boyolali dan DPRD Kabupaten Boyolali pada sidang paripurna tanggal Selasa (24/7) yang lalu. Agenda dilanjutkan dengan penyerahan ranperda tersebut yang dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD setempat pada Senin (30/7).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Boyolali, S. Paryanto, nota keuangan Bupati Boyolali disampaikan Wakil Bupati (Wabup) M.Said Hidayat. Wabup Said mengungkapkan perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 diestimasi sebesar Rp. 2.199.376.069.000 naik sebesar Rp. 8.822.843.000 atau 0,40 persen dari APBD murni Tahun Anggaran 2018.

“Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada pertimbangan dimana keadaan dalam tahun berjalan terjadi hal-hal mendesak yang harus segera dilakukan penanganan dan penyesuaian,”jelas Wabup Said.

Angka tersebut dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp. 315.635.907.000, naik sebesar Rp. 25.146.501.000, atau 8.66 persen.

Dana Perimbangan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp. 1.437.809.538.000, turun Rp. 13.047.828.000, atau 0,90 persen, penurunan tersebut pada komponen Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp. 445.930.624.000, turun Rp. 3.275.830.000 atau 0,73 persen.

Sementara untuk Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 968.019.720.000, meningkat Rp. 63.025.672.000, atau 6,96 persen, yang terinci dari belanja pegawai yang turun sebesar Rp. 6.315.054.000 atau 8,65% persen. Adapula belanja barang dan jasa naik sebesar Rp. 25.419.011.000 atau 6,87 persen. Serta belanja modal naik Rp. 43.921.715.000 atau 9,50 persen.

Sementara Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.335.785.493.000 turun sebesar Rp.2.034.799.000, atau 0,15 persen, yang terdiri dari anggaran belanja pegawai yang turun sebesar Rp.23.738.511.000, atau 2,49 persen. Kemudian Belanja hibah juga turun sebesar Rp.4.155.310.000 atau 11,10 persen. Adapun ntuk belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa dianggarkan naik sebesar Rp.7.296.919.000 atau 69,16 persen. Sedangkan Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik dianggarkan naik sebesar Rp.10.251.483.000 atau 3,22 persen. Dan belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga tidak ada perubahan.

“Saya mengajak bersama anggota Dewan yang terhormat serta semua pihak terkait untuk bersama-sama meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari setiap alokasi anggaran dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraandan kemakmuran rakyat,” ungkap Wabup Said. (bet/bas)

Berita

Pengumuman

Link SKPD